Samarinda Langganan Banjir, Legislator Kaltim Desak Kolaborasi Antar Pemprov dan Pemkot, Desak Langkah Konkret Berkepanjangan
Samarinda, Gayamnews.com – Hujan lebat yang mengguyur Kota Samarinda akhir-akhir ini mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir, termasuk Loa Janan Ilir yang menjadi salah satu titik terparah.
Banjir tersebut tidak hanya menggenangi rumah-rumah warga, tetapi juga menutup akses jalan penting seperti Jalan HM Rifadin, sehingga memicu kemacetan panjang, dan memaksa relawan membuka dapur umum di beberapa wilayah terdampak.
Melihat kondisi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa banjir ini bukan sekadar fenomena tahunan, melainkan sudah mencapai skala yang lebih luas hingga ke kawasan pinggiran kota.
“Situasinya sudah di luar kendali. Selain pusat kota, daerah-daerah pinggir juga terdampak banjir. Jalan HM Rifadin bahkan sempat lumpuh total. Saat ini dapur umum masih siaga di beberapa titik,” kata Darlis, Senin (12/5/2025).
Menurut Darlis, selain faktor curah hujan yang tinggi, persoalan banjir juga diperparah oleh aktivitas di hulu sungai, termasuk pertambangan yang mengganggu keseimbangan lingkungan.
Ia menegaskan, posisi Samarinda yang berada di hilir membuat kota ini menjadi tempat berkumpulnya debit air dari wilayah sekitarnya.
“Memang hampir semua wilayah di Kaltim mengalami curah hujan ekstrem, tapi tak bisa dipungkiri bahwa aktivitas di hulu juga turut memperbesar dampak banjir di Samarinda,” jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, bencana ini mengindikasikan masalah tata kelola yang lebih kompleks. Ia mendesak agar penanganan banjir dilakukan lintas sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota semata.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan penanganan skala kota saja. Ini urusan yang melibatkan berbagai pihak dan wilayah. Harus ada intervensi dari Pemprov agar masalah ini tidak berulang terus-menerus,” tegasnya.
Ia pun menggarisbawahi sejumlah penyebab yang memperparah situasi, seperti buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan di kawasan hulu, serta dampak perubahan iklim yang kian ekstrem. Menurutnya, solusi jangka panjang menjadi keharusan.
“Kita memerlukan perencanaan dan penanganan terpadu, mulai dari revisi izin tambang, pembenahan saluran air, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir di titik-titik rawan. Tak cukup hanya bersifat darurat,” tambah Darlis.
Ia menegaskan, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda membutuhkan perlakuan khusus terkait penanganan banjir.
“Setiap hujan lebat terjadi, Samarinda selalu menjadi muara air dari berbagai penjuru. Maka dari itu, strategi mitigasinya pun harus lebih serius dan terukur,” pungkasnya. (Adv)
