Sutami Nilai Pemkab Berau Perlu Buat Aturan Khusus Tentang Jam Oprasi Ritel Nasional
Berau,Gayamnews.com – Legislator Fraksi Gerindra Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengingatkan pemerintah daerah, untuk tidak membiarkan perluasana ritel nasional menggerus keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung tradisional.
Sutami melihat, ketimpangan persaingan antara retailer besar dan usaha kecil di desa-desa semakin terlihat, terutama akibat kurangnya aturan mengenai jam operasional di lapangan.
Ia memberikan contoh beberapa gerai ritel yang beroperasi dari pukul 06.00 hingga 23.00 WITA, sedangkan warung kecil baru bisa memulai usaha setelah ritel tersebut menutup.
“Ada ritel yang buka dari jam enam pagi sampai sebelas malam. Sementara warung kecil baru buka setelah itu. Tentu mereka tidak punya peluang bersaing,” jelasnya.
Menyikapi situasi tersebut, ia mendesak Pemkab Berau untuk segera merumuskan regulasi jam buka ritel modern demi memastikan keadilan bagi pelaku UMKM. Sutami berpendapat bahwa pembatasan waktu operasional akan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bertahan dan mendapatkan pelanggan.
“Idealnya buka jam delapan pagi dan tutup jam sembilan malam. Ini untuk memberi kesempatan warung kecil tetap mendapat pelanggan,” tukasnya.
Selain pengaturan jam buka, politisi yang dikenal aktif dalam isu pemberdayaan ekonomi lokal itu, juga mengusulkan agar ritel nasional diwajibkan menyediakan rak khusus untuk produk UMKM Berau. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa menghasilkan simbiosis yang positif antara pengecer besar dan pelaku bisnis kecil.
“Ritel bisa menjual hasil produksi masyarakat, asal memenuhi standar. Ini solusi agar mereka bisa tumbuh bersama,” ujarnya.
Ia berharap, pemerintah daerah tidak memandang masalah tersebut remeh, karena kekuatan ritel modern dikhawatirkan bisa merugikan ekonomi masyarakat jika tidak ditangani sejak awal.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tegas dan terukur yang mendukung ekonomi lokal, termasuk pengembangan UMKM agar produknya dapat siap terintegrasi dalam jaringan ritel.
“Pemerintah harus turun tangan. Kita bukan anti investasi, tapi kita ingin iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tutupnya.(Rin/Adv)
