UPT PPA Bontang Catat Lebih dari 10 Konsultasi Daring dalam Setahun

Kepala UPT PPA Kota Bontang, Sukmawati (Dok.Ay)

BONTANG – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Bontang mencatat lebih dari 10 orang telah memanfaatkan layanan konsultasi secara daring dalam kurun waktu satu tahun.

Kepala UPT PPA Kota Bontang, Sukmawati, mengatakan layanan konsultasi online menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkonsultasi terkait persoalan perempuan dan anak.

“Masyarakat yang konsultasi online itu sekitar 10 orang lebih,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, layanan konsultasi daring diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh pendampingan awal terkait permasalahan perempuan dan anak tanpa harus datang langsung ke kantor UPT PPA.

Lebih lanjut, Sukmawati menjelaskan bahwa penanganan kasus perempuan dan anak dilakukan sesuai dengan cakupan wilayah serta kewenangan masing-masing instansi.

Untuk kasus lintas provinsi, pengelolaan kasus melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sementara itu, kasus lintas kabupaten atau kota ditangani melalui koordinasi UPT PPA tingkat provinsi. Adapun kasus yang terjadi dalam lingkup satu kabupaten atau kota ditangani oleh UPT PPA di daerah masing-masing.

“Kalau kasusnya lintas provinsi, yang menjadi manajer atau mengelola kasusnya itu Kementerian PPPA. Kalau antar kabupaten, itu provinsi, dan kalau internal kabupaten, UPT PPA masing-masing,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap pengelola kasus atau manajer kasus bertanggung jawab memastikan klien mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan klien, penentuan bentuk bantuan yang diperlukan, hingga penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai kebutuhan.

“Mereka harus mendapatkan pendampingan apa saja, kemudian dibantu apa, serta bagaimana rencana tindak lanjutnya. Jadi, manajer kasus yang mengelola itu,” katanya.

Selain itu, Sukmawati menyampaikan bahwa penanganan kasus yang melibatkan lebih dari satu negara, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), memerlukan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemen PPPA dan Kementerian Luar Negeri.

Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk menelusuri keberadaan korban serta mendukung proses penanganan kasus yang melibatkan negara lain.

“Contoh misalnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), itu yang menangani kementerian. Mereka melakukan koordinasi dengan negara lain terkait posisi orang tersebut,” pungkasnya.

Dengan adanya layanan konsultasi daring serta mekanisme penanganan kasus sesuai kewenangan masing-masing, UPT PPA berharap mekanisme tersebut dapat memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *