Legislator Gerindra Berau Minta Pemda Segera Selesaikan Soal Air Bersih di Biduk-Biduk
Berau,Gayamnews.com – Kebutuhan air bersih bagi warga, masih menjadi permasalah di daerah kecamatan biduk-biduk. Padahal wilayah tersebut merupakan destinasi wisata yang notabenenya area strategi Kabupaten Berau.
Kabarnya warga sekitar masih banyak yang menggunakan air payau bahkan asin sebagai kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan mengingat setiap tahun wisatawan ramai berkunjung.
Merspon hal itu, Legislator Gerindra Komisi II DPRD Berau, Sutami, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau segera mengambil langkah konkret untuk menyikapi hal itu. Ia menilai kondisi air di Biduk-Biduk tidak layak konsumsi dan telah lama dikeluhkan masyarakat.
“Kalau di Biduk-Biduk, saya melihat langsung bahwa memang airnya terasa asin,” katanya.
Baginya, walaupun penduduk setempat sudah akrab dengan situasi itu, kualitas air yang tidak baik masih bisa berdampak pada kesehatan. Situasi ini bahkan bisa mengurangi kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke daerah pesisir itu.Karena itu, ia minta Pemkab segera merumuskan penanganan yang efektif dan terukur.
“Kita berharap pemerintah dapat memberi solusi terkait air bersih ini,” tuturnya
Ia menjelaskan, setiap Kampung memiliki kondisi geografis yang berbeda, oleh sebab itu kebutuhan masing-masing tidak dapat disamakan. Ia menunjukkan Kampung Klendakan yang memiliki sumber air bersih, letaknya jauh dari permukiman, sehingga memerlukan pembangunan sumur dan alat pendukung untuk penggalian.
Di sisi lain, Biduk-Biduk menghadapi permasalahan yang lebih rumit akibat lokasinya yang berada di tepi pantai. Sutami menyarankan diperlukan teknologi serta peralatan khusus guna mencari sumber air yang aman bagi kesehatan.
“Karena Biduk-Biduk kawasan pantai, maka perlu didukung peralatan khusus agar airnya tidak seperti saat ini. Tinggal kita kaji di mana sumber air yang betul-betul aman,” jelasnya
Dengan persoalan air bersih yang belum teratasi, DPRD menegaskan perlunya tindakan segera dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga kualitas layanan pariwisata. (Rin/Adv)
