Marak Ormas Lakukan Pungli dan Jadi Tameng Tambang Ilegal, Legislator Kaltim Minta APH Ambil Langkah Kongkrit
Samarinda, Gayamnews.com – Persoalan organisasi masyarakat (ormas) yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti pemungutan liar dan perlindungan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan publik.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, angkat bicara dan menegaskan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Menurut Sapto, dirinya tak menutup mata terhadap kenyataan adanya ormas-ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dengan terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan negara maupun masyarakat.
Ia menyebut sudah saatnya aparat penegak hukum mengambil langkah konkret untuk menertibkan kelompok-kelompok tersebut.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, siapa pun ormas yang melakukan tindak pidana termasuk ilegal, backingan ilegal atau termasuk pungli itu adalah suatu hal yang sudah tidak benar. Tidak dibenarkan sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya,” tegasnya saat ditemui usai rapat koordinasi.
Ia menambahkan bahwa peran kepolisian, kejaksaan, maupun jajaran Kodam harus lebih proaktif dalam menindak ormas-ormas yang terbukti melanggar hukum.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat sekaligus menjaga wibawa pemerintah daerah.
“Maka di sini adalah nanti ranah daripada kepolisian, kejaksaan maupun Kodam untuk menertibkan itu,” pintanya.
Selain itu, Sapto juga meminta aparat penegak hukum agar lebih serius melakukan pemetaan terhadap seluruh ormas yang beroperasi di Kalimantan Timur.
Dengan adanya data yang akurat, pemerintah daerah maupun aparat dapat lebih mudah memetakan potensi kerawanan yang timbul dari aktivitas ormas.
“Apakah meresahkan, apakah ini membantu terhadap kesulitan masyarakat, ataupun bagaimana. Nah inilah nanti yang akan kita coba komunikasikan secara baik,” ungkapnya.
Menurut Sapto, upaya penertiban dan pengawasan terhadap ormas ini tidak hanya berkaitan dengan ketertiban sosial, tetapi juga erat kaitannya dengan kenyamanan dunia usaha. Terlebih, Kaltim kini telah menjadi pusat perhatian nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sehingga orang yang mau investasi atau melakukan kegiatan di Kaltim merasa nyaman dan aman. Karena kalau tidak aman pasti orang akan lari, orang tidak akan lagi melakukan investasi di Kaltim,” tutupnya. (Adv)
