Presedium Forum Aksi Masyarakat Kaltim Peduli Perguruan Tinggi Pertanyakan Transparansi Pemilihan Rektor Unmul 2026
SAMARINDA, GAYAMNEWS.COM – Ketua Presidium Forum Aksi Masyarakat Kaltim Peduli Perguruan Tinggi, Vendy Meru, menggelar aksi di depan gerbang Universitas Mulawarman (Unmul), Kamis (1/10/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan intervensi partai politik dalam Pemilihan Rektor Unmul periode 2026–2030 serta mempertanyakan penggunaan 48 suara berbobot Menteri dalam pemilihan akhir.
Dalam pemilihan yang berlangsung Rabu (30/9/2026), Prof. Rudianto Amirta ditetapkan sebagai Rektor Unmul periode 2026–2030 dengan 74 suara, mengungguli Prof. Abdunnur yang memperoleh 64 suara. Sementara Prof. Fahrul Agus tidak memperoleh suara. Total suara yang diperhitungkan mencapai 138 suara.
Vendy mempertanyakan perubahan perolehan suara antara tahap penyaringan dan pemilihan akhir. Pada tahap penyaringan, Prof. Abdunnur memperoleh 65 suara, sedangkan Prof. Rudianto Amirta meraih 24 suara.
“Pada tahap penyaringan, Prof. Abdunnur memperoleh 65 suara, sementara Prof. Rudianto Amirta 24 suara. Ini harus dijelaskan secara terbuka, termasuk bagaimana hasil tersebut berkaitan dengan pemilihan berikutnya,” ujar Vendy.
Sorotan lainnya tertuju pada 48 suara yang merupakan bobot 35 persen suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam pemilihan akhir.
“Kami mempertanyakan bagaimana suara tersebut diberikan dan dihitung, terlebih jika pihak yang memiliki hak suara tidak hadir secara langsung dalam forum pemilihan,” ujarnya.
Berdasarkan penjelasan Ketua Senat Unmul Prof. Haviluddin, komposisi pemilihan terdiri atas 65 persen suara Senat dan 35 persen suara Menteri. Dari 91 anggota Senat, sebanyak 90 orang hadir dan menggunakan hak pilih, sementara bobot suara Menteri dikonversi menjadi 48 suara.
Vendy menilai mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara terbuka untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan tidak menimbulkan polemik.
Melalui aksi tersebut, massa berharap pihak Universitas Mulawarman dan kementerian terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme Pilrek Unmul 2026, termasuk penggunaan suara Menteri. Mereka juga meminta dugaan intervensi politik ditelusuri secara transparan demi menjaga independensi perguruan tinggi dan kepercayaan masyarakat. (Tardasa)
