Pemkab Berau Ajukan 300 Hektar Buat CSR, Sutami: Komisi 2 Siap Kawal
Berau, Gayamnews.com – Pengajuan lahan 300 hektra yang dilakukan pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pertanian, merupakan bentuk dari partisipasi Berau dalam program 3 juta hektar sawah yang akan dilakukan Kementrian Pertanian Republik Indonesai.
Hal tersebut juga menjadi perhatian bagi Sutami Selaku anggota komisi 2 DPRD Kabupaten Berau, Sutami mengatakan bahwa program tersebut merupakan dorongan dari semua pihak, termasuk komisi 2 DPRD Berau, dimana program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dapat memberikan kemandirian pangan.
“Rencana pemkab mengajukan 300 hektar, itu merupakan dorong semua pihak, kami ada di komisi dua kebetulan itu juga bidang kami, tentu kami akan mengkroscek dan mendorong bahkan bersama-sama mengawal agar program ini bisa terealisasi,”ujarnya pada, selasa (26/11/2024).
Sutami menjelaskan, lahan persawahan terbesar yang ada di berau, yakni Buyung-buyung, merancang ilir, dan labanan, itu tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Berau, ketika ingin melakukan kemandirian pangan.
Oleh karena itu menurut sutami perlu adanya pengembangan dari sektor lumbung beras agar berau bisa mandiri dalam hal pangan. Sebab selama ini bumi Batiwaka masih bergantung kepada Sulawesi dan Jawa dalam hal mencukupi pasokan beras.
Dirinya mengungkapkan Program CSR Kementerian Pertanian tersebut, patut didukung untuk pengrealisasinya, sebab saat ini menurutnya banyak para petani beralih dari tanaman pangan menjadi perkebunan sawit.
“Saat ini kita memang butuh lahan sawah yang besar, mengingat di Berau saat ini, banyak petani bergeser menjadi pekebun perkebunan sawit, ini kita khawatirkan berau bisa terjadi kelangkaan beras sehingga bergantung kepada daerah luar,” ungkapnya.
Program CSR Kementan RI, ditujukan kepada para kelompok tani yang nantinya akan diberikan anggaran sebagai dana pengelolaan sawah, sehingga Sutami juga akan berkomitmen, secara intens mengawasi jalan program tersebut agar dapat terealisasi.
“Tentu kami akan mengawasi jalannya program ini terutama dalam hal anggaran, karena jangan sampai anggaran turun, namun para kelompok tani salah gunakan, dan program itu tidak jalan” Katanya.
“Kami dari komisi dua akan berkomitmen untuk mengawal program tersebut, agar berau bisa mandiri dari pasokan Beras,” tutupnya. (rin)
