Anggaran Belum Pasti, Pemkab PPU Siapkan Desain Fleksibel untuk RSUD RAPB
GAYAMNEWS.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan skenario pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) dengan desain yang dapat menyesuaikan kemampuan anggaran.
Langkah tersebut muncul karena Pemkab PPU masih menunggu kepastian dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Sementara itu, kebutuhan pembangunan rumah sakit berdasarkan hasil review perencanaan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Pemkab PPU tidak ingin keterbatasan anggaran menghentikan pembangunan. Pemerintah justru menyiapkan kemungkinan mengurangi volume sejumlah fasilitas tanpa menghilangkan fungsi utama rumah sakit.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan PPU sekaligus Direktur RSUD RAPB, dr. Lukasiwan Eddy Saputro, mengatakan pemerintah harus menyesuaikan rancangan pembangunan dengan kemampuan pembiayaan jika bantuan pusat tidak memenuhi kebutuhan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kalau bantuannya tidak sesuai dengan RAB, dengan gambar yang ada, tentunya kita harus berani mereview gambar, menyesuaikan anggaran yang ada dengan tidak meninggalkan fungsi daripada bangunan tersebut,” kata Lukasiwan, Senin (21/09/2026).
Rp300 Miliar Jadi Gambaran Kebutuhan Pembangunan
Lukasiwan menjelaskan, Pemkab PPU telah menyelesaikan tahapan perencanaan pembangunan RSUD RAPB. Pemerintah juga sudah melakukan review terhadap RAB dan memastikan lahan pembangunan siap digunakan.
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar. Angka itu membuat Pemkab PPU perlu mencari dukungan pembiayaan dari luar APBD. Pemerintah daerah kini masih mengharapkan alokasi anggaran melalui APBN.
Bupati PPU Mudyat Noor juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan rumah sakit tersebut.
Menurut Lukasiwan, Bupati bahkan masih memperjuangkan dukungan anggaran melalui DPR RI, khususnya komisi yang membidangi sektor kesehatan.
“Beliau bahkan sampai detik ini, yang terakhir baru juga berusaha memperjuangkan melalui DPR RI di komisi yang membidangi kesehatan,” ujarnya.
Desain Rumah Sakit Bisa Disesuaikan
Sambil menunggu kepastian anggaran, Pemkab PPU menyiapkan skenario lain. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap desain apabila dana yang tersedia lebih kecil dari kebutuhan perencanaan.
Penyesuaian itu tidak berarti pemerintah menghapus fungsi penting rumah sakit. Pemkab PPU akan mengatur kembali volume maupun jumlah ruangan sesuai kemampuan pembiayaan.
Lukasiwan memberikan contoh pada fasilitas ruang operasi. Dalam rancangan sebelumnya, rumah sakit memiliki enam ruang operasi.
Jika dukungan anggaran tidak mencukupi, pemerintah dapat mengurangi jumlahnya menjadi tiga ruang.
“Misalnya ruang operasinya kemarin enam, kita harus merubah misalnya menjadi tiga. Cuma tetap harus ada adaptasi, tetap ada fungsi ruangan,” jelasnya.
Pola tersebut memungkinkan pembangunan tetap berjalan dengan anggaran yang tersedia. Pemerintah kemudian dapat mengembangkan fasilitas secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan.
IGD Tetap Jadi Prioritas
Pemkab PPU memastikan penyesuaian desain tidak boleh menghilangkan fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi salah satu fasilitas yang tetap harus masuk dalam pembangunan. Fasilitas tersebut memiliki fungsi penting dalam menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera.
Lukasiwan menegaskan pemerintah akan menjaga fungsi setiap bagian utama rumah sakit meskipun desain dan volumenya mengalami perubahan.
“Yang penting adalah tidak mengubah fungsi daripada bangunan. Misalnya, IGD-nya jangan sampai kita tidak adakan,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan skala pembangunan tanpa mengorbankan fungsi pelayanan kesehatan yang menjadi tujuan utama pembangunan RSUD RAPB.
Pemkab PPU Masih Menunggu Kepastian Pusat
Hingga kini, Pemkab PPU belum menerima kepastian mengenai besaran dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah belum menentukan desain akhir yang akan digunakan dalam pembangunan.
Lukasiwan mengatakan Pemkab PPU masih menunggu hasil perjuangan Bupati untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
“Belum, kita masih mengharapkan. Masih menunggu perjuangan Pak Bupati,” pungkasnya.
Jika dukungan pusat sesuai dengan kebutuhan, Pemkab PPU dapat menjalankan pembangunan berdasarkan rancangan yang telah disiapkan. Namun jika nilainya lebih rendah, pemerintah akan menyesuaikan desain dan volume pembangunan berdasarkan kemampuan anggaran.
Dengan skema tersebut, pembangunan RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU tetap memiliki ruang untuk berjalan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan pembiayaan. Pemerintah menempatkan keberlangsungan fungsi pelayanan kesehatan sebagai batas utama dalam setiap penyesuaian desain.
