Jelang Penilaian Adipura, DLH PPU Benahi Sejumlah Kekurangan
Gayamnews.com, Penajam – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai melakukan pembenahan di sejumlah sektor menjelang penilaian Adipura. Penilaian Adipura tahun ini dijadwalkan berlangsung dalam rentang Oktober hingga Desember, meski waktu pasti pelaksanaannya di PPU belum ditentukan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH PPU mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan hasil penilaian dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dari jadwal itu antara bulan Oktober sampai Desember, tiga bulan itu rentang waktunya. Tapi kita belum tahu untuk penilaian di tempat kita kapan,” ujarnya, Minggu (27/9).
Menjelang penilaian, Pemkab PPU juga telah mengeluarkan edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan tersebut kemudian diteruskan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
Edaran tersebut berisi imbauan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, baik di masing-masing instansi maupun kawasan permukiman. OPD juga diminta turut menggerakkan masyarakat agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memperbaiki sejumlah komponen yang pada penilaian sebelumnya masih belum maksimal.
Pada penilaian sebelumnya, nilai Adipura PPU disebut masih berada di bawah angka 60. Untuk tahun ini, DLH berharap sejumlah kekurangan tersebut dapat diperbaiki sehingga capaian penilaian bisa meningkat.
“Kalau kita berharap sih bisa masuk di posisi 60 atau lebih nilainya. Yang kekurangan kemarin kita coba benahi. Semoga penilaiannya bisa mencapai, paling tidak, sesuai nilai yang disyaratkan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dukungan anggaran pengelolaan lingkungan dan persampahan. Dalam penilaian sebelumnya, alokasi anggaran disebut belum mencapai tiga persen.
Selain anggaran, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu catatan. DLH PPU belum memiliki tenaga penyuluh lingkungan yang secara khusus mendukung kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
“Pertama anggaran kita belum tiga persen. Yang kedua terkait sumber daya manusianya atau tenaga penyuluh belum ada, penyuluh lingkungan,” jelasnya.
Catatan lainnya berkaitan dengan dokumen perencanaan persampahan. Salah satu dokumen yang sebelumnya belum tersedia secara lengkap adalah rencana induk persampahan.
Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, DLH PPU saat ini telah menyusun dokumen rencana induk persampahan dan prosesnya masih berjalan. Dokumen tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga dapat menjadi salah satu pendukung dalam penilaian.
Selain aspek administrasi dan kelembagaan, DLH juga akan meningkatkan kondisi sejumlah titik pantau, termasuk kawasan perairan terbuka. Penilaian pada lokasi tersebut dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Menurutnya, pada penilaian sebelumnya terdapat perbedaan pemahaman terkait teknik penilaian antara tim penilai dengan informasi yang diterima pihak daerah di lapangan. Karena itu, evaluasi terhadap titik-titik pantau dilakukan agar kekurangan serupa dapat diminimalkan.
“Ada beda persepsi juga dari penilaian di lapangan, penilaian di titik pantau perairan dan lingkungan, nah itu berbeda,” bebernya.
DLH PPU kini memetakan kembali berbagai komponen yang nilainya belum maksimal. Perbaikan dilakukan sesuai kemampuan daerah, termasuk pada aspek anggaran yang masih menyesuaikan kondisi fiskal.
Ia menegaskan, pembenahan tidak hanya dilakukan menjelang kedatangan tim penilai, tetapi diupayakan menjadi bagian dari peningkatan pengelolaan lingkungan dan persampahan secara berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah tersebut, DLH PPU berharap hasil penilaian Adipura tahun ini dapat menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian sebelumnya.
“Harapannya tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, capaiannya juga meningkat,” tutupnya. (Adv)
