Bupati PPU Soroti Tekanan Fiskal, Anggaran Diarahkan ke Sektor Prioritas
Gayamnews.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan langkah menghadapi tekanan fiskal yang diperkirakan semakin besar pada 2027.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan anggaran dan menentukan sektor yang tetap menjadi prioritas pembangunan.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasanya ditetapkan pada Oktober.
Kepastian transfer tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan sesuai kemampuan fiskal.
“Kita juga masih menunggu di bulan Oktober ini, biasanya terakhir tentang kebijakan transfer DBH pusat. Harapannya semua ditransfer, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik,” kata Mudyat.
Tekanan fiskal tersebut terlihat dari APBD Murni PPU 2026 yang turun dibandingkan tahun sebelumnya. APBD Murni 2025 berada di kisaran Rp2,6 triliun, sedangkan pada 2026 turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Penurunan sekitar Rp1 triliun tersebut menjadi gambaran menyempitnya ruang fiskal daerah. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penyesuaian melalui Perubahan APBD 2026.
Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp1.990.964.505.695, meningkat sekitar Rp338,88 miliar dari sebelumnya Rp1.652.068.525.694,60.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya Rp1.638.303.897.303,60, belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi Rp1.985.198.748.728.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,383 triliun, belanja modal Rp462,69 miliar, belanja tidak terduga Rp3 miliar, serta belanja transfer Rp136,24 miliar.
Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terdapat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp221,78 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar kewajiban kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Mudyat mengatakan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah membutuhkan perumusan kebijakan yang lebih cermat. Menurutnya, tantangan pada 2027 diperkirakan lebih besar dibandingkan dua tahun sebelumnya sehingga pemerintah perlu mempersiapkan langkah sejak awal.
“Jangan sampai ada defisit, karena persiapan di tahun 2027 itu tantangannya semakin besar. Kita coba merumuskanlah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada dua tahun sebelumnya tekanan fiskal dinilai belum terlalu besar. Kondisi tersebut masih memungkinkan pemerintah daerah menciptakan sinergi antara kebutuhan pemerintahan dengan agenda pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah akan mengarahkan belanja pada sejumlah sektor prioritas. Salah satunya berkaitan dengan pembenahan gaji pegawai.
Sementara dari sisi perangkat daerah, sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama.
“Kalau dari sektor SKPD, anggaran terpenting kita itu yang menyangkut kesehatan, pendidikan. Kemudian infrastruktur, walaupun tidak terlalu besar,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga tetap mempertimbangkan sektor pariwisata. Menurut Mudyat, arah kebijakan APBD tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Tujuan kita di APBD, kita ingin APBD itu nanti bisa menggerakkan ekonominya masyarakat, di tengah tekanan ekonomi,” katanya.
Mudyat juga menyebut sektor pertanian sebagai salah satu bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan di PPU. Selain pertanian, pemerintah daerah akan mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Pemerintah akan menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran sekaligus mempertahankan sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan penggerakan ekonomi daerah. (Adv)
